Memantau Hutan Indonesia dari Udara

Oleh Yuni Ikawati
Pemanasan suhu global akibat akumulasi gas rumah kaca, terutama karbon, telah menyebabkan perubahan iklim dan melelehnya es di kutub. Upaya pemantauan dilakukan dengan melihat potensi sumber peredamnya—hutan—dengan teknologi penginderaan jauh, menggunakan satelit dan pesawat terbang.

Indonesia, negeri berhutan tropis terluas kedua di dunia, menjadi incaran banyak negara maju. Dengan potensi sumber daya alam itu, wilayah di khatulistiwa ini menjadi tumpuan dunia untuk menahan dan mereduksi emisi karbon—penyebab pemanasan suhu global.

Namun, seberapa luas kawasan hutan di Indonesia hingga kini belum diketahui pasti karena sebagian besar wilayah di negeri kepulauan ini, terutama Kalimantan, kerap tertutup awan hasil penguapan perairan di sekitarnya.

Indonesia tentu berkepentingan dengan kelestarian sumber daya hutannya karena gas karbon dioksida (CO2) yang teremisi dari wilayahnya terus meningkat. Kenaikannya diproyeksikan dari 1,72 gigaton (Gt) pada tahun 2000 menjadi 2.95 Gt pada 202O, dan bakal menanjak lagi jadi 3,6 Gt t ahun 2030.

Kenaikan ini akan terjadi bila tak ada upaya menekan pelepasan gas karbon dan mengelola sumber karbon, terutama di sektor kehutanan.

Bagi Indonesia, kenaikan emisi karbon dalam kurun waktu lama jelas mengkhawatirkan. Naiknya kandungan karbon—sebagai perangkap panas dari matahari di lingkungan atmosfer— menyebabkan suhu bumi meningkat. Dampaknya antara lain mencairnya es di kutub akan menambah volume air laut hingga menaikkan permukaan laut.

Karena itu, negara pulau dan kepulauan, termasuk Indonesia, bakal terkena dampak signifikan dari proses tersebut, yaitu berkurangnya daratan di kawasan pesisir karena kenaikan permukaan laut.

Dengan program terpadu untuk melestarikan hutan, Indonesia berpotensi mengurangi emisi CO hingga 2.3 Gt pada tahun 2030 atau 4,5 persen dari yang diperlukan di tingkat global. Reduksinya bisa mencapai 50 persen atau 1,16 Gt.

Lalu dengan melestarikan dan merehabilitasi kawasan gambut pengurangan karbon bisa mencapai 0,60 Gt (26 persen). Karena lahan gambut dan hutan merupakan sumber terbesar emisi CO2 di Indonesia, yaitu mencapai 45 persen.

Observasi bumi

Upaya itu tentu memerlukan penguasaan teknologi observasi bumi dan pembangunan jejaringnya. Untuk memantau perubahan tutupan lahan, Indonesia memanfaatkan citra satelit Landsat milik Amerika Serikat.

Namun, itu tidak cukup karena satelit optik ini tidak dapat melihat daerah yang tertutup awan. Karena itu, Indonesia diwakili Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menggandeng JAXA Jepang yang memiliki satelit ALOS (Advanced Land Observation Satellite) Palsar. Dengan sensor Radar (Radio Detection and Ranging) pada satelit yang diluncurkan tahun 2004 itu, daerah yang tertutup awan dapat terpantau.

Pada tahun ini Lapan juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Antariksa Inggris (United Kingdom Space Agency/UKSA). Penandatanganan kerja sama dilakukan 1 Februari oleh Kepala LAPAN Adi Sadewo Salatun dan Chief Executive UKSA David Williams.

Kerja sama tersebut tidak sebatas memanfaatkan citra satelit Inggris, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan peneliti Lapan dalam pembuatan satelit Radar pada orbit ekuatorial. ”Ini merupakan terobosan karena selama ini satelit Radar hanya beredar di orbit polar,” kata Adi. Ia mengharapkan terjadi transfer teknologi pembuatan satelit Radar.

Satelit orbit ekuatorial ini memiliki resolusi tinggi, yaitu hingga 3 meter, dan melintas wilayah Indonesia setiap 45 menit. Pengaplikasiannya ditujukan untuk mendukung program REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) dan mitigasi perubahan iklim, kata Bambang Tedja Sumantri, Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lapan.

Observasi bumi dengan Satelit Radar antara lain juga untuk memantau ketahanan pangan melalui pemantauan kawasan penanaman padi.

Dalam kerja sama itu, UKSA akan membantu Indonesia untuk memantau hutan dan lahan dengan menyediakan data satelit, keahlian, dan infrastruktur terkait. Dengan memantau kawasan hutan secara efektif dan akurat yang dibantu jaringan internasional, Indonesia diharapkan mampu membuktikan kepada dunia untuk memenuhi pengurangan emisi karbon melalui pemantauan kondisi permukaan bumi di wilayahnya.

Perubahan iklim dapat berdampak besar bagi berbagai sektor kehidupan manusia. Karena itu, negara-negara maju melakukan berbagai langkah adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, dengan menggandeng negara berkembang.

Kerja sama ini akan memberi efek bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini terkait dengan program Lapan di bidang pengembangan satelit. Menurut Deputi Bidang Penginderaan Jauh Nur Hidayat, belum banyak pakar yang menguasai interpretasi data citra satelit Radar.

Selain kerja sama dengan Inggris dalam pembangunan satelit Radar yang diproyeksikan peluncurannya tahun 2014, kata Bambang, Lapan juga memiliki kemampuan membangun satelit mikro, yaitu satelit Lapan-Tubsat. Awal Februari ini, tepat empat tahun satelit ini beroperasi di atas wilayah Indonesia.

Lapan kini mengembangkan tiga satelit eksperimental, yaitu Lapan-Orari dan Lapan A2 (disebut dengan Twin-Sat), serta Lapan-IPB. Satelit tersebut menurut rencana akan diluncurkan pada tahun 2014.

Pemanfaatan data SAR untuk orbit khatulistiwa ini memungkinkan terjalinnya kolaborasi dengan negara tropis lain, seperti Brasil dan Kongo, yang memiliki kawasan hutan yang luas serta untuk pemantauan ketahanan pangan dan kelautan.

”Sebagai wilayah yang memiliki hutan tropis terluas, banyak negara menaruh perhatian pada potensi hutan Indonesia untuk meredam perubahan iklim. SAR memungkinkan hal tersebut,” kata Bambang.

Penggunaan satelit Radar untuk memantau kawasan tropis pernah dirintis Indonesia bersama Belanda dengan menggelar program Tropical Earth Resource Satellite tahun 1982. Namun, rencana tersebut tidak berlanjut karena dinilai belum layak pada masa itu.

Pemantauan hutan dengan sensor Radar juga dilakukan Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) di Sumatera. Survei udara dengan pesawat terbang dilakukan di areal 300.000 kilometer persegi.

Sumber :Kompas Cetak

Fenomena Kolam Hijau di Kutub Selatan

David Munroe/ USAP

Fenomena kolam hijau di Kutub Selatan berisi banyak nutrisi bagi organisme ini disebabkan pemansan global.

Sebuah kolam yang dipadati kehidupan ditemukan di antara es di Kutub Selatan. Kolam yang dikelilingi es warna putih tersebut berisi air berwarna hijau sehingga terlihat mencolok dibanding perairan sekitarnya. Kata para ilmuwan, inilah anugerah pemanasan global.

Menurut mereka, kolam di daerah terpencil itu berwarna hijau akibat klorofil dari ganggang yang terdapat di situ. Di kolam itu pula didapati krustasea kecil, ikan, larva udang.

"Ini kolam terhijau yang pernah saya lihat," kata Patricia Yager, kepala ilmuwan Amundsen Sea Polynya International Research Expedition (ASPIRE). Yager mengutarakan kalau jumlah klorofil per liter di kolam itu lima kali lebih banyak dibandingkan beberapa tempat di Sungai Amazon.

Kolam yang dikelilingi oleh es laut seperti ini sering disebut dengan istilah polynya. Perairan seperti ini biasanya kaya nutrisi dan menjadi tempat bernaung bagi binatang, baik besar maupun kecil. Demikian jelas Yager.

Polynya bisa terbentuk dengan dua alasan: angin yang meniup bongkah es menjauh dari pantai dan udara atau air hangat mencairkan es. Ketika es mencair, nutrisi turut terlepas ke laut. Nutrisi yang kebanyakan penting bagi tumbuhan itu membuat ganggang berkembang.

"Ketika gletser dan es laut di bagian barat Kutub Selatan mencair karena pemanasan global, lebih banyak nutrisi yang mengalir ke lautan dan membuat ganggang berkembang semakin luas," Yager menjelaskan.

Menurut Yager, ledakan jumlah ganggang ini bisa jadi anugerah karena ganggang melahap karbon dioksidad akibat efek rumah kaca. "Tapi ini baru satu sisi," katanya.

Ia mengatakan kalau ganggang menjadi makanan bagi zooplankton yang melepaskan karbon dioksida ke atmosfer saat bernapas. Yager juga menyebutkan bakteri yang mengurai ganggang mati dan mengubah karbon menjadi karbon dioksida.

Meskipun demikian, untuk saat ini, kolam polynya merupakan hal yang baik bagi iklim Bumi karena mereka memerangkap karbon. "Tapi hanya itu saja," kata Lisa Miller, ahli biologi kelautan dari Fisheries and Oceans Canada. (National Geographic Indonesia/Alex Pangestu)

Sumber : National Geographic Indonesia

Spesies Puma Timur Dinyatakan Punah

SHUTTERSTOCK

Puma timur diabadikan dalam perangko Kanada.

KOMPAS.com - Fish and Wildlife Service Amerika Serikat, Selasa (2/3/2011) secara resmi menyatakan bahwa hewan puma timur (Puma concolor couguar) telah punah di negara tersebut. Pernyataan ini dibuat 79 tahun setelah puma timur terakhir dijumpai di alam liar Amerika Serikat.

Puma timur adalah subspesies dari puma yang meliputi puma Florida dan puma barat. Jumlah subspesiesnya sendiri banyak, walau para biolog masih memperdebatkan jumlahnya. Puma disebut juga harimau kumbang, singa gunung, catamount, dan cougar.

Habitat puma timur dalam sejarah meliputi wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Di antaranya Maine Selatan ke Georgia, Missouri barat hingga timur, Illinois Timur, Michigan dan Ontario, Quebec, dan New Brumswick.

Puma timur sebelumnya banyak dibunuh oleh imigran Eropa untuk melindungi diri dan ternaknya. Rekaman resmi akan puma timur terakhir adalah di Maine pada tahun 1938 dan di New Brunswick, Kanada tahun 1932.

Setelah masa itu, memang banyak puma dilihat di habitat puma timur. Namun, Fish and Wildlife Service AS mengatakan bahwa yang dijumpai sebenarnya adalah puma barat yang melakukan migrasi atau puma Amerika Latin piaraan yang dilepaskan ke alam liar.

Pada tahun 1982, upaya pemulihan habitat dan populasi puma timur pernah hendak dilakukan. Namun dengan pernyataan punahnya puma timur, Fish and Wildlife Service AS mengatakan bahwa status puma timur harus diubah dari "terancam punah" menjadi "punah". Upaya konservasi mandeg karena tidak dijumpai satu ekor pun lagi di habitatnya.

Beberapa kalangan meyakini puma timur masih eksis. Namun, sejauh ini tak ada bukti fisik yang kuat. Bukti fisik bisa berupa jejak, foto, rambut, kematian di jalan, sampel genetik, maupun yang dibunuh atau ditangkap manusia. Sejauh ini para biolog tak menemukan bukti fisik terkait puma timur.

"Biolog menguji 108 rekaman dari tahun 1900 sampai 2010 dengan level konfirmasi tingkat tinggi untuk membuktikannya sebagai Puma Timur. Setelahnya, terbukti bahwa semua adalah Puma yang dilepaskan dari penangkaran dan migrasi dari barat," ungkap lembaga itu dalam situs webnya.

Sumber :usatoday

15 Tahun Lagi Danau Limboto Lenyap

KOMPAS/Aris Prasetyo

Danau Limboto, di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dilihat dari Benteng Otanaha, pada Kamis (24/2). Kedalaman danau menurun drastis dari 14 meter pada tahun 1932 menjadi tiga meter pada tahun ini. Revitalisasi danau mendesak dilakukan.

Diperkirakan dalam kurun waktu 15 tahun lagi Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, akan lenyap. Penyebabnya adalah pendangkalan yang terus-menerus terjadi setiap tahun. Kini, kedalaman danau hanya 3 meter saja atau menurun dari 14 meter pada tahun 1932.

Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Balai Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo Rugaya Biki mengatakan hal itu, Kamis (3/3/2011) di Gorontalo. Luasan danau juga berkurang drastis dari 7.000 hektar pada tahun 1932 menjadi 3.000 hektar saja pada tahun ini. Penyebab terbesar pendangkalan adalah endapan lumpur yang masuk ke dalam danau.

”Jika tidak ada perlakuan terhadap danau tersebut, kami prediksikan 15 tahun lagi danau akan lenyap atau rata dengan permukaan darat. Padahal, danau ini sangat vital perannya sebagai tangkapan air hujan untuk mencegah banjir di Gorontalo,” kata Rugaya.

Rugaya mengatakan, pendangkalan danau dipengaruhi matinya sebagian besar sumber mata air 23 sungai dan anak sungai yang bermuara di Danau Limboto. Akibatnya, saat terjadi hujan tanah di dasar sungai tergerus hujan dan terbawa ke danau. Dari 23 sungai dan anak sungai itu, hanya tiga sungai yang masih normal.

Kepala Balai Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo Rauf A Hatu mengatakan, tanggung jawab pemulihan danau tidak semata-mata ada di tangan pemerintah, perlu keterlibatan masyarakat dan lembaga nonpemerintah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Apalagi, pemulihan danau membutuhkan waktu yang panjang dan dana besar .

sumber : KOMPAS

Pelestarian Hutan Aceh Jangan Jargon Semata

Banda Aceh - Laju deforestasi hutan Indonesia 1,125 juta hektar per tahun dan kerugian negara akibat Illegal Loging Rp.30 triliun/US$ 3,3 milyar pertahun. Demikian disampaikan dalam Workshop bertema, " Perlindungan dan Penyelamatan Hutan Aceh menuju Hutan Lestari dan Mensejahterakan Masyarakat", Senin (28/02) di Hotel Kuala Radja, Banda Aceh.
Ir. Saminuddin B. Tou, M.Si dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh, memaparkan paper berjudul Strategi Perlindungan Hutan Aceh, antara lain menyampaikan pemerintah telah melakukan pemantapan kawasan hutan yang meliputi percepatan penataan batas kawasan hutan, rekonstruksi batas kawasan hutan, pemasangan titik kontrol permanen batas kawasan hutan, pemasangan tanda peringatan batas kawasan hutan serta penatagunaan kawasan hutan dalam RT/RW.
Untuk meningkatkan kapasitas dilakukan pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Antara lain Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
"Serta optimalisasi aneka fungsi Hutan serta penegakan Hukum, " jelasnya.
Muhammad Teguh Surya, mewakili Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional menyampaikan hasil temuan, antara lain, " fakta Bussines as Usual sektor kehutanan meliputi, laju deforestasi terkini 1,125 juta Ha per tahun, luas hutan produksi yang bisa dikonversi 8,9 juta Ha dimana 4,7 jt ha sudah dilepas 2.4 jt Ha sudah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) penghancuran lahan gambut sampai dengan 2006 sebesar 16.305.876 jt ha, serta ijin-ijin yang dikeluarkan terkait sektor kehutanan, 32 kasus pada tahun 2010 juga banyak diindikasikan illegal," ungkapnya.
Teguh menambahkan, " Menurut Menteri Kehutanan, selain kerugian negara sebesar 30 triliun/US$ 3,3 milyar pertahun akibat Illegal loging. Sedangkan Bank Dunia menaksir 3,5 milyar (B.Prijosusilo, 21 Juli 2007) serta Environmental Investigation Agency (EIA) melansir 4 Milyar US$ pertahun. Juga terdapat 15 modus operandi terkait kasus illegal loging antara lain: penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin, izin tidak sesuai peruntukannya, suap dan gratifikasi terhadap pejabat pusat/daerah atas izin yang diterbitkan, fasilitas Mobil Operasional pihak penegak hukum dari perusahaan, pejabat diberikan saham gratis di perusahaan, penerbitan SK oleh Bupati tanpa Amdal, Praktek Cuci Mangkok ( menebang diluar blok tebangan-red)," jelasnya.
Peranan Masyarakat Gampong-Mukim dalam mempertahankan Hak atas Sumber Daya Alam dan Penyelamatan Hutan untuk Kesejahteraan bersama, menjadi isu utama yang dibawakan oleh Imueum Mukim Siem Kabupaten Aceh Besar Asnawi Zainun.
Ia menyebutkan, " Hutan bagi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, namun peran masyarakat dalam penyelamatan hutan sekarang ini, belum optimal, masih menjadi objek bukan subjek (sebagai pekerja) serta belum ikut dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan," ucapnya.

sumber : The Globe Journal

Warga Kurang Dilibatkan Dalam Pelestarian Hutan

Banda Aceh - Kepala Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam seminar kehutanan di Banda Aceh, Senin (28/2), mengatakan, perambahan hutan banyak terjadi saat ini. Kondisi tersebut dikarenakan warga kurang dilibatkan dalam pelestarian. Pemerintah dan aparat mengabaikan kelembagaan adat yang sebenarnya sudah ada sejak dulu.
"Warga diabaikan. Kalau saja, mukim juga dilibatkan, sebenarnya tak perlu terjadi semacam ini," kata dia.
Sementara itu Kepala Bidang Planologi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, Saminuddin, mengatakan, saat ini ada 3,3 juta hektar kawasan hutan di Aceh, dari jumlah tersebut 1,8 juta di antaranya hutan lindung. Hutan-hutan lindung ini sekarang banyak terancam, terutama di kawasan yang dekat dengan jalan raya.
"Kami bersama instansi terkait sudah berupaya terus untuk pencegahan, namun keterbatasan anggaran sulit bagi kami untuk mencegah semuanya. Masalah hutan ini memang ironi di Aceh, tapi itu terjadi di mana saja," kata dia.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, TM Zulfikar, mengatakan, semestinya masyarakat tak bisa disalahkan begitu saja terkait banyaknya kerusakan hutan. Masih adanya izin bagi perusahaan-perusahaan untuk mengelola hutanlah yang menjadi pangkal dari persoalan.
Kerusakan terus mengancam kawasan hutan di pedalaman Aceh. Ini seperti terlihat di areal kawasan hutan lindung Nagan Raya di perbatasan Kabupaten Aceh Tengah-Nagan Raya.
Pengamatan di sepanjang jalur jalan provinsi yang menembus perbatasan dua wilayah tersebut, Minggu (27/2/11), titik-titik perambahan terlihat di pinggiran hutan lindung. Warga yang tak bertanggung jawab menebang tegakan keras dan menanami lahannya dengan berbagai jenis tanaman seperti cabe, jagung, dan kopi.
Bahkan, ada kawasan yang hanya ditebang kayunya dan ditinggalkan terbuka begitu saja. Di Desa Kuala Dapat, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, dekat perbatasan Nagan Raya, ada titik hutan yang masih berasap dan terlihat baru saja ditebang. Asap berasal dari dahan dan pokok tanaman yang baru ditebang.
"Sebenarnya ini sudah lama. Warga tahu itu sebenarnya dilarang tapi satu yang melakukan tak diapa-apakan, yang lain juga ikut. Daripada dikuasai toke-toke, warga mengusahakan," kata Jafar (50), warga Kuala Dapat.
Di kawasan hutan lindung Nagan Raya terdapat satu pos Polisi Hutan. Namun, saat didatangi pos tersebut, tak satu pun petugas yang ada. Pos bahkan tak terawat dan seperti tak dihuni.
(MNA-KOMPAS)

sumber : theglobejournal.com

Merrill Lynch Bangkrut, Proyek Karbon Aceh Macet

Banda Aceh - Ada hubungan yang kuat antara banyaknya jaringan jalan yang mengarah atau memotong kawasan hutan dengan tingkat kerusakan hutan di Aceh. Sementara itu Ulu Masen Ecosystem Project Sales and Marketing Agreement (Perjanjian Penjualan dan Pemasaran Proyek Ekosistem Ulu Masen), atau dengan kata lain proyek penjualan karbon Aceh, antara NAD dengan Carbon Conservation Australia macet. Hal ini diakibatkan oleh lembaga penyandang dana Merrill Lynch bangkrut.
Demikian benang merah yang dapat ditarik dalam acara Workshop Lingkungan dengan mengambil tema “Strategi Pemerintah Aceh dalam Perlindungan dan Penyelamatan Hutan Aceh”, Hotel Kuala Radja, Banda Aceh, Senin, (28/2).
Nara sumber dari pemerintah yaitu Kepala Bidang Planologi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh, Ir. Saminuddin B. Tou, M.Sc menyampaikan makalah dengan judul: “Strategi Pemerintah Aceh dalam Perlindungan dan Penyelamatan Hutan Aceh”.
Saminuddin menyampaikan hasil kajian menyebutkan bahwa penyebab langsung kerusakan hutan antara lain akibat kegiatan ekspansi pertanian, perladangan, pembalakan liar, pertambangan, kebakaran, dan lain sebagainya. Sedangkan penyebab tidak langsung kerusakan paru-paru dunia itu diperparah dengan adanya pembangunan infrastuktur, pemukiman, kebijakan yang tidak tepat, tata kelola hutan yang salah dan sebagainya.
“Kombinasi kedua penyebab tersebut semakin memperburuk kerusakan hutan Aceh,”kata Saminuddin.
Sementara itu, Muhammad Teguh Surya dari Eksekutif Nasional Walhi menyampaikan fakta bahwa Merrill Lynch sebagai lembaga penyandang dana sebesar 9 juta USD untuk Ulu Masen Ecosystem Project Sales and Marketing Agreement (Perjanjian Penjualan dan Pemasaran Proyek Ekosistem Ulu Masen), antara NAD dengan Carbon Conservation Australia (CC), mengalami kebangkrutan. Skema perdagangan karbon yang mengkonservasi hutan seluas 750.000 ha, dimana ada 61 Mukim dan 130.000 orang yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan tersebut, mengalami kemacetan.
“Carbon Credit yang dihasilkan dari project akan dijual kepada perusahaan Tambang Rio Tinto, salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia,”ujar Teguh.
Tidak jelas siapa penerima manfaat dari project ini, karena penerima manfaat akan ditentukan oleh Steering Committee yang terdiri dari Gubernur, CC, FFI, Oxfam, 1 orang yang ditunjuk Gubernur dan 1 orang dari komunitas masyarakat yang dicalonkan oleh Gubernur, ujar Teguh kembali.
30% dari hasil penjualan carbon credit untuk Risk Management Buffer, 70% lagi dibagi menjadi 15% untuk CC, 85% NAD.
sumber : The Globe Journal